TDBC – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan pentingnya penguatan peran parlemen sebagai dasar utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah diskusi bertema “Good Governance dan Good Parliamentary Practice” yang diselenggarakan oleh Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), di Baghdad, Irak, pada Minggu (12/1).
Mardani menjelaskan, bahwa parlemen adalah lembaga yang sangat menentukan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
“Parlemen sejatinya merupakan lembaga yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebab dalam konteks negara demokrasi, suatu kebijakan nasional dapat dikatakan benar-benar merepresentasikan kepentingan publik apabila dalam perumusannya terdapat peran serta parlemen,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Mardani menambahkan, peran parlemen dalam merumuskan legislasi, melakukan pengawasan, menentukan anggaran, serta menerima aduan masyarakat sangatlah krusial.
Oleh karena itu, penguatan peran parlemen harus dilakukan untuk memastikan bahwa parlemen dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
Untuk itu, Mardani menilai pentingnya kolaborasi antara parlemen dan berbagai pemangku kepentingan lain, termasuk institusi parlemen internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU).
Menurutnya, kerja sama ini diperlukan agar dapat memperoleh wawasan dan tolak ukur terkait good governance yang diterapkan di negara-negara lain.
Selain itu, Mardani juga menekankan bahwa untuk mengimbangi prinsip-prinsip good governance, maka good parliamentary practice atau praktik parlementer yang baik juga harus dijalankan.
Salah satunya dengan meningkatkan keterbukaan dan akses informasi kepada publik, agar masyarakat dapat lebih memahami proses pelaksanaan tugas-tugas parlemen.
“Keterlibatan parlemen telah menjadi bagian integral dan elemen kunci dalam filosofi pemerintahan terbuka, untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan semangat demokrasi,” tambah Mardani.
Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas parlemen akan berkontribusi pada tercapainya pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Diskusi bertema “Good Governance dan Good Parliamentary Practice” ini merupakan bagian dari delapan tema yang dibahas dalam rancangan resolusi pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad.
Dalam sidang tersebut, para perwakilan dari parlemen negara-negara anggota APA, termasuk Turki, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Rusia, dan Pakistan, hadir untuk mendiskusikan berbagai persoalan regional yang dianggap penting bagi kemajuan dan stabilitas kawasan.
Dengan penguatan peran parlemen melalui diskusi dan kerja sama internasional, Mardani berharap bahwa Indonesia, serta negara-negara lain, dapat terus memperbaiki praktik-praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.