TBDC – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Amiluddin, S.Pd, MM, turut hadir dalam Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI Masa Bakti XXIII Tahun 2025, yang diselenggarakan di Hotel Millennium Sirih, Jakarta, pada 11–13 Februari 2025.

Konferensi ini menjadi momen penting bagi seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan untuk memperkuat kolaborasi dan membahas kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mengangkat kesejahteraan guru serta meningkatkan mutu pendidikan di tanah air.

Salah satu agenda utama dalam Konkernas PGRI 2025 adalah kegiatan “Perempuan PGRI,” yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025, pukul 10.00–16.00 WIB, dengan format hybrid (daring dan luring).

Kegiatan tersebut menyajikan berbagai diskusi menarik, seperti bedah buku, serta rencana tindak lanjut (RTL) Perempuan PGRI dalam memperjuangkan hak-hak pendidik, terutama dalam konteks pemberdayaan perempuan di dunia pendidikan.

Amiluddin, dalam kesempatan tersebut, menegaskan bahwa PGRI terus berjuang untuk memperjuangkan sejumlah isu penting yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Beberapa isu yang menjadi fokus utama adalah:

1. Penolakan Penghapusan Tunjangan Profesi Guru (TPG): PGRI secara tegas menentang penghapusan TPG yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang baru. TPG merupakan hak yang sangat vital bagi para guru untuk memastikan kesejahteraan mereka.
2. Percepatan Sertifikasi Guru: Sertifikasi guru yang lebih cepat diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pendidikan di Indonesia.
3. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Guru: Amiluddin juga menyoroti pentingnya pengesahan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada profesi guru, menjamin hak-hak mereka, dan menghindarkan dari tindakan yang merugikan.
4. Penyelesaian Program Pendidikan Profesi Guru (PPG): PGRI mendesak agar program PPG bagi calon tenaga pendidik dapat diselesaikan dengan lebih efisien agar para guru dapat segera berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
5. Solusi bagi Tenaga Honorer: PGRI juga terus memperjuangkan nasib tenaga honorer, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan serta pemberian kepastian status kepegawaian.

“Konkernas PGRI 2025 ini merupakan wadah penting bagi kami untuk memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik dan menyuarakan aspirasi guru dari seluruh Indonesia. Kami berkomitmen untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada, demi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan para pendidik di tanah air,” ujar Amiluddin dalam wawancara pada Selasa (11/2/2025).

Melalui forum ini, diharapkan akan tercapai kesepakatan-kesepakatan strategis yang tidak hanya membawa dampak positif terhadap kualitas pendidikan nasional, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan para pendidik di Indonesia.