TBDC – Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dengan mengandalkan berbagai instrumen ekonomi yang tersedia. Instrumen tersebut mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara), serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Sumber Daya Manusia (SDM). Semua ini dikelola dengan sinergi yang baik untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya saing, serta melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah unggahan di akun Instagram @smindrawati pada Selasa (8/4) menjelaskan bahwa pengelolaan semua instrumen tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan adil.
Ia menegaskan bahwa kebijakan dan regulasi yang diambil harus dipikirkan dengan teliti, kritis, dan mendalam agar dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
“Semua instrumen, policy (kebijakan), dan regulasi serta tindakan harus dipikirkan secara teliti dan tajam serta detail dan kritis agar benar-benar membangun kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan adil,” ujar Sri Mulyani.
Komitmen pemerintah untuk mengelola ekonomi negara secara efektif ini diungkapkan setelah rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin (7/4). Rapat tersebut membahas perkembangan terkini dalam ekonomi global serta langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk memperkuat fondasi dan ketahanan ekonomi Indonesia. Salah satu fokus utama rapat adalah bagaimana pemerintah, bersama BUMN, sektor swasta, dan masyarakat, dapat bekerja sama untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada tujuan negara, dengan penekanan pada keadilan dan pemerataan. “
Sistem ekonomi yang dibangun harus berfokus pada keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat. Kedaulatan ekonomi harus dijaga, dan semua sumber daya yang dimiliki negara harus dikelola secara sinergis, kompeten, dan profesional,” kata Prabowo.
Ia juga menambahkan bahwa penting untuk mengelola sumber daya negara dengan baik, tanpa praktik korupsi, agar mencapai hasil yang maksimal.
Sri Mulyani pun menyatakan bahwa dalam mengelola kebijakan ekonomi, pemerintah akan selalu memastikan adanya tata kelola yang baik, prudent, dan akuntabel. Dengan tekad yang bulat, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan langkah yang diambil benar-benar dapat memperbaiki kondisi perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
“Tugas mulia ini pasti penuh tantangan dalam merumuskan, merancang, dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat. Namun, kita tidak boleh surut atau gentar dalam menghadapi tantangan ini,” tambah Sri Mulyani.
Sebagai penegasan, pemerintah juga berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi sektor-sektor strategis yang ada, serta memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta guna memastikan ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga, meskipun di tengah kondisi ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan global, menjaga ketahanan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
