TBDC – Komisi I DPR RI mendesak pembentukan coast guard (penjaga pantai) yang kuat dan terintegrasi untuk memperkuat penegakan hukum maritim di Indonesia. Desakan tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan TNI Angkatan Laut (AL) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (27/4/2025).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan alias Aher, menegaskan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki coast guard yang sesuai dengan standar diplomasi hubungan internasional. Menurutnya, keberadaan coast guard yang berfungsi sebagai otoritas utama lembaga penegak hukum maritim sangat diperlukan.
“Ada Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang sering disalahartikan sebagai coast guard, namun Bakamla belum memiliki kewenangan penyidikan secara penuh,” ujar Aher saat membuka rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali.
Aher menjelaskan, kewenangan urusan kelautan di Indonesia saat ini terfragmentasi ke dalam berbagai lembaga yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Polri, TNI AL, Bakamla, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan.
Menurut Aher, tanpa adanya satu otoritas tunggal, tumpang tindih kewenangan sering terjadi dalam menangani masalah maritim. Hal ini menyebabkan koordinasi penanganan pelanggaran menjadi lemah dan tidak efisien, serta berdampak pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.
“Dengan banyaknya lembaga yang menangani urusan kelautan, bahan bakar yang diperlukan untuk operasional semakin besar. Padahal, lembaga-lembaga itu saling terkait dan bisa lebih efisien jika digabungkan dalam satu kelembagaan terpadu,” tambahnya. Aher meyakini bahwa penggabungan ini akan sangat menguntungkan secara ekonomi dan dapat memperkuat hasil dari penjagaan, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di laut.
Lebih lanjut, Aher menilai bahwa TNI AL seharusnya menjadi lembaga utama dalam menangani urusan kelautan, karena tugas TNI AL tidak hanya terbatas pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup penegakan kedaulatan negara di perairan.
“Untuk itu, TNI AL perlu membangun hubungan yang solid dengan seluruh stakeholders terkait keamanan laut, yang didasarkan pada prinsip dukungan dan kolaborasi yang saling menguntungkan,” tegas Aher.
