TBDC – Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah dan memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi masyarakat, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif—yang akrab disapa Bang Arul—memimpin rapat efisiensi anggaran secara maraton hingga dini hari selama dua hari berturut-turut, pada 29–30 April 2025 di Ruang Rapat Kantor Bupati, Gunung Tinggi, Batulicin.
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD TA 2025.
Dalam arahannya, Bang Arul menegaskan pentingnya efisiensi yang bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi lebih kepada memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki manfaat dan output yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti memotong anggaran secara sembarangan, tetapi memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan dampak, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak menjadi beban pemborosan,” tegas Bang Arul.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun program secara terukur, berbasis prioritas pembangunan, serta mengedepankan akuntabilitas. Dalam suasana yang penuh kesungguhan, Bupati meminta agar setiap kegiatan dievaluasi ulang untuk memastikan nilai manfaatnya terhadap kemajuan daerah dan pelayanan publik.
“Mari kita kelola anggaran dengan prinsip kehati-hatian, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Setiap rupiah yang kita belanjakan harus mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Tanah Bumbu,” ujarnya.
Langkah efisiensi anggaran ini menjadi strategi penting Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjawab tantangan fiskal sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan pengelolaan anggaran yang terukur dan transparan, pemerintah daerah berharap mampu menciptakan tata kelola yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.