TBDC – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu segera menetapkan status tanggap darurat menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 yang mengguncang wilayah tersebut pada Jumat dini hari. Penetapan status ini menjadi langkah krusial agar penyaluran bantuan penanganan dari pemerintah pusat dapat dilakukan secara cepat dan maksimal.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa status tanggap darurat merupakan syarat administratif yang sangat penting. Dengan adanya status ini, pemerintah pusat bisa mengerahkan seluruh sumber daya dan bantuan secara optimal.
“Status ini adalah bentuk akuntabilitas. Pemerintah pusat hanya dapat memberikan dukungan penuh jika status tanggap darurat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (tanggal disesuaikan).
Hingga Jumat siang, BNPB melaporkan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat gempa tersebut. Namun, gempa menyebabkan kerusakan pada sekitar 140 unit rumah serta sejumlah fasilitas umum di beberapa wilayah, termasuk Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Seluma.
Rinciannya, sekitar 50 rumah mengalami kerusakan di Kota Bengkulu, dua rumah dan satu PAUD di Bengkulu Tengah, serta delapan rumah roboh di Kelurahan Betungan. Selain itu, beberapa fasilitas umum terdampak, seperti dua sekolah, satu masjid, satu kantor camat, dan satu balai pertemuan mengalami kerusakan beragam, dari ringan hingga berat.
“Data kerusakan ini masih bersifat dinamis dan terus diperbarui,” kata Abdul.
Abdul Muhari menekankan pentingnya percepatan pendataan di lapangan sebagai dasar untuk mengalokasikan bantuan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, masyarakat yang terdampak diminta segera melaporkan kondisi rumah dan fasilitas mereka melalui jalur resmi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat desa, atau babinsa setempat.
“Semakin cepat data dikumpulkan, semakin cepat pula bantuan dan dukungan dapat diberikan. Ini sesuai arahan Presiden Prabowo agar respons bencana dilakukan secara tepat dan terukur,” pungkas Abdul.
BNPB bersama instansi terkait terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
