TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara resmi menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Selasa (15/7) di gedung DPRD.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang sambutannya dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, menjelaskan bahwa penyusunan KUA 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Dokumen ini dirancang untuk mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan program nasional serta prioritas daerah.
“KUA memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, termasuk asumsi dasar ekonomi makro sebagai pedoman penyusunan APBD,” ujar Eryanto. Ia menambahkan, tujuan utama KUA antara lain menyediakan informasi fiskal makro daerah, menjamin keterpaduan program pembangunan, serta memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Berdasarkan proyeksi tahun 2026, rincian kebijakan anggaran Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp3,08 triliun
- Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp3,51 triliun
- Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp418,8 miliar
Kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber sah lainnya, dengan pengelolaan yang efisien. Sementara kebijakan belanja fokus pada peningkatan pelayanan publik dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Eryanto berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berjalan intensif dan tepat waktu. “Kami berharap APBD Tahun 2026 segera dibahas dan disepakati, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu,” ujarnya.
Selanjutnya, rincian KUA-PPAS akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Tanah Bumbu untuk mencapai kesepakatan final dalam waktu dekat.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, dan dihadiri oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan Forkopimda, serta pejabat dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
