TBDC – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, untuk pertama kalinya melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu periode 2025–2030. Pelantikan digelar di Ruang Bersujud I Kantor Bupati, Senin (13/10/2025), sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan kesinambungan program pembangunan.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain M. Putu Wisnu Wardhana sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), menggantikan posisi sebelumnya yang dijabat sebagai Pelaksana Tugas. Andi Anwar Sadat, sebelumnya Kepala Bappeda Litbang, kini menempati posisi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan Hairudin dipercaya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, menggantikan M. Putu Wisnu Wardhana.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif menekankan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah dan tanggung jawab besar untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia menegaskan pelantikan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam memenuhi kebutuhan kepemimpinan strategis yang mampu menghadapi tantangan zaman.
“Untuk mewujudkan pemerintahan profesional, berintegritas, dan responsif, dibutuhkan figur pemimpin birokrasi yang kompeten, berkomitmen, dan loyal terhadap amanah yang diemban,” ujar Bupati.
Bupati juga mengingatkan pejabat yang dilantik agar segera menyesuaikan diri, memahami tugas pokok dan fungsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyiapkan rencana kerja dan aksi sesuai visi-misi daerah. Ia menekankan tiga dasar kepercayaan jabatan: loyalitas dan amanah, kemampuan implementasi program, dan keikhlasan dalam bekerja.
Selain itu, Andi Rudi Latif menegaskan pentingnya menjalankan setiap amanah dengan niat ibadah.
“Jabatan adalah ladang pahala. Berikan yang terbaik, jangan berharap pada manusia, tapi berharap pada Allah SWT. Dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, segala hajat akan dimudahkan,” pungkasnya.
Pelantikan pejabat ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola birokrasi, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan setiap program daerah dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.