TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menegaskan komitmennya dalam pengendalian inflasi dan percepatan Program Nasional 3 Juta Rumah melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual di Kantor Bupati Tanah Bumbu, Selasa (4/11/2025). Rapat nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa stabilitas harga jelang akhir tahun harus menjadi prioritas seluruh pemerintah daerah. Ia meminta setiap daerah memperkuat sinergi lintas sektor, mengoptimalkan gerakan pasar murah, serta memastikan seluruh instrumen pengendalian harga berjalan efektif untuk menjaga daya beli masyarakat.
Selain isu inflasi, rakor juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah, yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah pusat dalam menyediakan hunian layak, terjangkau, dan merata untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian PUPR dan Bank Indonesia turut memberikan paparan mengenai progres, tantangan, serta langkah percepatan program tersebut di daerah.
Dari Pemkab Tanah Bumbu, rakor dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta unsur OPD terkait. Kehadiran ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara optimal di level kabupaten.
Pemkab Tanbu menilai bahwa pengendalian inflasi dan dukungan terhadap program perumahan merupakan dua aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Dengan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya menahan laju inflasi, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.
Rakor yang diikuti seluruh TPID provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah, berbagi solusi, serta memastikan kebijakan pengendalian inflasi dan pembangunan perumahan rakyat terlaksana secara terukur dan efektif di setiap daerah.