TBDC – Transisi kepemimpinan di Iran diprediksi berjalan mulus meski Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei tewas akibat serangan rudal Amerika Serikat dan Israel. Akademisi dan pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Dina Sulaeman, menilai struktur politik Iran yang berlapis dan mapan memungkinkan negara tetap stabil di tengah krisis.
Menurut Dina, pengalaman wafatnya Pemimpin Tertinggi pertama Iran, Imam Ruhollah Khomeini, pada 1989 menunjukkan transisi dapat berlangsung tanpa mengguncang fondasi negara. “Sistem Iran tidak bersifat personalistik; pemerintahan tidak hanya bergantung pada satu figur,” ujarnya melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu.
Dalam sistem Iran, pengganti Khamenei harus memenuhi persyaratan ketat, termasuk gelar keagamaan Ayatullah, integritas, dan kemampuan kepemimpinan yang teruji. Dina menekankan, “Iran memiliki banyak Ayatullah yang memenuhi syarat, sehingga pemilihan Pemimpin Tertinggi baru dapat dilakukan secara tertib.”
Majelis Ahli, yang terdiri dari ulama dan ahli agama dari seluruh provinsi, akan segera bersidang untuk menunjuk Pemimpin Tertinggi baru. Mekanisme ini menjadi instrumen formal yang menjamin kelangsungan pemerintahan Republik Islam tetap terjaga meski figur utama meninggal.
Kematian Khamenei terjadi menyusul serangan gabungan AS dan Israel pada Sabtu pagi (28/2) waktu setempat, yang menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur di Teheran. Serangan ini menimbulkan korban sipil serta memicu balasan dari Iran ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Televisi nasional Iran mengonfirmasi kabar wafatnya Khamenei pada Minggu, sementara Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menegaskan Majelis Ahli akan segera memulai proses pemilihan pengganti.
Dina menilai, pengalaman historis dan struktur kelembagaan yang mapan membuat Iran mampu menghadapi kekosongan kepemimpinan tanpa menimbulkan kekacauan politik maupun sosial signifikan. Langkah cepat Majelis Ahli dipandang penting untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memberi sinyal positif kepada komunitas internasional bahwa Republik Islam tetap berjalan normal.