TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) turut serta dalam peresmian delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut digelar secara virtual dan diikuti dari Kantor Bupati di Gunung Tinggi, Batulicin.
Peresmian MPP ini juga dirangkaikan dengan Seminar Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola MPP di berbagai daerah. Dengan bertambahnya delapan MPP baru, jumlah MPP yang telah beroperasi di Indonesia kini mencapai 313 unit, atau sekitar 61,5 persen dari total pemerintah daerah yang ada.
Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu daerah yang resmi bergabung dalam pengembangan layanan terpadu tersebut bersama Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyampaikan bahwa kehadiran MPP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi dalam satu atap.
“Kehadiran MPP ini sejalan dengan misi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel,” ujar Bupati Andi Rudi Latif.
Ia menambahkan, MPP diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendorong efisiensi birokrasi serta memberikan kepastian layanan bagi masyarakat, baik dalam perizinan maupun layanan administrasi lainnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa pengembangan MPP bukan hanya sekadar penambahan jumlah, tetapi juga peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Dengan peresmian ini, saya berharap MPP tidak hanya menambah jumlah layanan yang tersedia, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang mudah, terintegrasi, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Rini.
Melalui keikutsertaan dalam peresmian ini, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis integrasi layanan dan digitalisasi.