TBDC – Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bagian dari pilot project kolaborasi penanganan jembatan non-nasional di Kalimantan Selatan. Kesepakatan program tersebut ditandatangani Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).

Kesepakatan bersama itu melibatkan sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, serta Polri. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat di daerah.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mengatakan kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan yang berperan vital dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Menurutnya, keberadaan jembatan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas antarwilayah, tetapi juga menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, distribusi barang, hingga pelayanan publik.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, TNI dan Polri menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Andi Rudi Latif.

Program percontohan tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan infrastruktur jembatan, termasuk jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan satuan pendidikan dan fasilitas pelayanan publik.

Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyatakan dukungan pemerintah kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Pemprov Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen mendukung penanganan jembatan melalui alokasi anggaran, baik pada perubahan anggaran 2026 maupun anggaran murni 2027.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T. menyebut pilot project di Kalimantan Selatan sebagai bentuk kolaborasi konkret untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk target pembangunan 300 ribu jembatan.

Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah dibangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri. Di Kalimantan Selatan, terdapat 131 jembatan desa yang disinergikan melalui program Judesa.

Selain penanganan jembatan non-nasional, pertemuan tersebut turut membahas pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut sebagai bagian dari penguatan konektivitas dan distribusi barang di Kalimantan Selatan.