TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu membangun siring laut sepanjang 560 meter di Kelurahan Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, untuk mengantisipasi ancaman gelombang pasang sekaligus menahan laju abrasi di kawasan pesisir.

Pembangunan pengaman pantai tersebut dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu pada 2025. Infrastruktur ini ditujukan untuk mengurangi dampak gelombang laut terhadap permukiman dan lingkungan yang berada di belakang garis pantai.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mengatakan pembangunan siring laut merupakan tindak lanjut atas usulan masyarakat bersama Kelurahan Pagatan yang telah disampaikan selama beberapa tahun.

“Pengaman pantai tersebut dibangun untuk mengurangi dampak gelombang laut sekaligus menahan laju abrasi yang mengarah ke kawasan permukiman dan lingkungan di belakang garis pantai,” kata Andi Rudi Latif, dikutip dari Media Center Tanah Bumbu.

Keberadaan siring dinilai penting bagi masyarakat Pagatan karena ancaman gelombang tinggi bukan persoalan baru. Setiap penghujung tahun, warga pesisir menghadapi kondisi laut yang cenderung lebih berisiko, termasuk kekhawatiran air laut masuk ke daratan.

Pengalaman buruk pernah terjadi pada Desember 2022. Saat itu, gelombang pasang menerjang kawasan pesisir Kusan Hilir hingga menyebabkan sejumlah makam terbongkar. Peti jenazah, kain kafan, hingga tulang-belulang dilaporkan berserakan setelah kawasan pemakaman diterjang gelombang.

Warga Kelurahan Pagatan, Darmansyah (43), mengaku masih mengingat kejadian tersebut. Menurutnya, kondisi serupa membuat masyarakat kembali waswas ketika memasuki penghujung tahun.

“Kalau sudah akhir tahun, kami biasanya mulai waswas melihat laut. Takut gelombangnya besar dan air naik lagi. Dulu makam sampai terbongkar, jasad dan tulang berserakan di pantai,” ujar Darmansyah.

Dengan panjang 560 meter, siring laut tersebut diharapkan memperkuat perlindungan kawasan pesisir Pagatan dari tekanan gelombang sekaligus memperlambat proses abrasi. Infrastruktur ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah merespons kebutuhan masyarakat yang selama ini tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir.