TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi kependudukan dan perlindungan sosial. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghadirkan pelayanan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sekaligus pendaftaran Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di sejumlah kecamatan.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan akuntabel, sekaligus mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tanah Bumbu. Pelayanan dimulai di Kecamatan Kusan Hulu pada 8 Oktober 2026, kemudian berlanjut ke Kecamatan Angsana pada 9 Oktober, Kecamatan Mantewe pada 14 Oktober, serta Kecamatan Karang Bintang pada 15 Oktober 2026.
Kepala Disdukcapil Tanah Bumbu, Gento Hariyadi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, tetapi juga mendukung pemutakhiran data untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Menurutnya, aktivasi IKD merupakan bagian dari upaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Data yang lebih mutakhir diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih akurat dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, pendaftaran Agen Perlinsos diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses pemutakhiran data perlindungan sosial di daerah.
Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah warga yang memanfaatkan layanan tersebut. Di Kecamatan Mantewe, tercatat sebanyak 220 orang terlayani untuk aktivasi IKD dan pendaftaran Agen Perlinsos. Adapun di Kecamatan Kusan Hulu, jumlah warga yang terlayani mencapai 100 orang.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya akan melanjutkan pelayanan serupa ke kecamatan lainnya sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
Melalui pendekatan jemput bola ini, pemerintah daerah berharap transformasi digital tidak hanya meningkatkan efektivitas administrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau serta mendukung penyaluran perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.