TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menegaskan komitmennya membangun Zona Integritas (ZI) sebagai prioritas utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Penegasan tersebut disampaikan dalam pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Sabtu (31/1/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Yulian Herawati menyatakan, kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan kembali pembangunan Zona Integritas di lingkungan pemerintah daerah. Sejak 2025, ZI kembali ditetapkan sebagai program prioritas daerah untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Saat ini, Pemkab Tanah Bumbu telah menunjuk empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan publik sebagai percontohan pembangunan ZI, yakni DPMPTSP, Disnakertrans, RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, dan Disdukpencapil. Keempat instansi tersebut didorong untuk memenuhi indikator WBK dan WBBM sebagai standar birokrasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pelayanan.
Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa mulai 2026 pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD tersebut. Seluruh perangkat daerah diminta menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata tanpa menunggu penunjukan resmi.
“Mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD ini saja. Saya mengundang SKPD lainnya untuk ikut membangun Zona Integritas. Jangan menunggu ditunjuk, tetapi tunjukkan inisiatif, keberanian, dan komitmen untuk beraksi,” tegasnya.
Bupati juga mengapresiasi pendampingan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam penguatan reformasi birokrasi di Tanah Bumbu. Ia meminta seluruh kepala SKPD mengikuti sosialisasi secara serius dan menjadikannya titik awal perubahan nyata, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II Budi Prawira bersama tim. Melalui sosialisasi dan evaluasi ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap pembangunan Zona Integritas dapat berjalan sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam mendorong pemerintahan yang profesional serta bebas korupsi.