TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), Rabu (6/5/2026), di Gunung Tinggi, Batulicin.
Kegiatan tersebut diikuti pengelola PPID dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga tingkat kecamatan. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola informasi publik yang transparan, responsif, dan mudah diakses masyarakat.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Diskominfo SP Al Husain Mardani yang disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Akhmad Salehuddin, mengatakan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus optimalisasi layanan pengaduan masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta aktif memperbarui data dan informasi pada portal PPID masing-masing agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat.
Selain membahas pengelolaan PPID, kegiatan tersebut juga menyoroti optimalisasi SP4N-LAPOR!, yakni sistem nasional yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan terhadap pelayanan publik. Dalam forum itu, peserta mendapatkan pemahaman terkait mekanisme pengelolaan pengaduan, tata cara tindak lanjut laporan masyarakat, hingga pentingnya respons cepat dari admin layanan di setiap instansi.
“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kami berharap pengelolaan PPID dan SP4N-LAPOR! di Tanah Bumbu semakin optimal sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih baik,” ujar Akhmad Salehuddin.
Pemkab Tanah Bumbu berharap kegiatan ini mampu meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah sekaligus memperkuat budaya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era digital.