TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp2,88 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah melalui transformasi infrastruktur, penguatan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mengatakan, rancangan APBD menjadi instrumen penting dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029.
Menurutnya, penyusunan rancangan anggaran tahun mendatang mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, yakni Transformasi Infrastruktur, Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.
“Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 selaras dengan tema RKPD 2027 yaitu Transformasi Infrastruktur, Ekonomi, dan Pelayanan Publik menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab,” ujar Andi Rudi Latif, Senin (12/10/2026).
Arah kebijakan anggaran tersebut juga berlandaskan tujuh misi pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029. Fokusnya mencakup peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, penguatan layanan kesehatan, serta ketahanan pangan melalui optimalisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis industri unggulan sebagai upaya memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata juga menjadi perhatian, terutama untuk memperkuat konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan lainnya meliputi penataan kota, pembangunan desa berkelanjutan, pelestarian seni dan budaya, peningkatan prestasi olahraga, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.
Lebih lanjut, Andi Rudi Latif menyampaikan bahwa prioritas pembangunan Tanah Bumbu juga diselaraskan dengan Asta Cita, RPJMN 2025–2029, serta arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui rancangan APBD 2027 tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan kebijakan penganggaran berjalan searah dengan target pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.