TBDC – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosp) Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan melalui monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR! bagi admin sekolah tingkat TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kantor Bupati Batulicin, Rabu (14/10/2026), tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus kemampuan admin sekolah dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan masyarakat maupun wali murid.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung visi dan misi Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Sekolah dinilai memiliki peran penting sebagai bagian dari ekosistem pelayanan publik yang harus mampu memberikan layanan secara responsif dan transparan.
Kepala Diskominfosp Tanah Bumbu, Al Husain Mardani, melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Akhmad Salehudin, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman admin sekolah terhadap mekanisme pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR!.
Dalam kegiatan itu, peserta tidak hanya menerima pemaparan materi, tetapi juga mengikuti praktik langsung penggunaan aplikasi. Admin sekolah dibekali pemahaman mengenai tata cara menerima, mengelola, hingga memberikan respons terhadap laporan yang masuk melalui akun masing-masing satuan pendidikan.
Selain aspek teknis, Diskominfosp juga menekankan pentingnya perlindungan identitas pelapor. Hal ini diperlukan agar masyarakat maupun wali murid merasa aman ketika menyampaikan keluhan atau masukan terkait pelayanan pendidikan.
“Kerahasiaan pelapor terjamin, dengan identitas yang dapat dibuat anonim atau dirahasiakan. Hal ini memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan,” ujar Akhmad Salehudin.
Sementara itu, Fungsional Pranata Humas Diskominfosp Tanah Bumbu, Akhmad Sabarudin Noor, mengingatkan pentingnya konsistensi admin dalam mengelola layanan pengaduan, termasuk ketika terjadi pergantian pejabat atau petugas pengelola.
Ia meminta setiap perubahan admin segera dilaporkan kepada admin utama Kabupaten di Diskominfosp agar proses penanganan laporan tidak terhambat.
Sabarudin juga menegaskan bahwa setiap aduan masyarakat harus ditindaklanjuti paling lambat tiga hari. Ketepatan waktu tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian PANRB.
“Untuk satuan pendidikan sudah kami buatkan akun SP4N LAPOR!. Jadi, jika ada laporan pengaduan masyarakat ke sekolah tersebut, admin bisa segera memberikan jawaban,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap pelayanan pengaduan di lingkungan sekolah semakin optimal sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam misi pembangunan Tanah Bumbu 2025–2030.