TBDC – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengakui bahwa tingkat korupsi di Indonesia telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi masalah mendasar yang memengaruhi kinerja negara di berbagai sektor.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam forum internasional World Governments Summit 2025 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, meski ia tidak dapat hadir secara langsung.
Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, mengenai rendahnya tingkat pendidikan, penelitian, pengembangan, serta inovasi di Indonesia, Prabowo mengungkapkan bahwa semua permasalahan tersebut bermuara pada tingginya tingkat korupsi di tanah air.
Dalam jawabannya yang disampaikan melalui tayangan video, Prabowo menegaskan, “Saya yakin bahwa masalah dasar kita adalah telah terjadi semacam penurunan kepemimpinan moral, penurunan kepemimpinan sosial. Namun, tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan.”
Presiden Prabowo menilai bahwa korupsi telah merusak fondasi negara dan menghambat berbagai sektor penting, termasuk pendidikan, penelitian, dan inovasi yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.
Ia pun bertekad untuk menggunakan seluruh energi dan wewenang yang dimiliki untuk mengatasi masalah besar ini, yang ia sebut sebagai “penyakit” yang menggerogoti negara.
Dalam sambutannya di forum tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan maladministrasi. Ia menyadari bahwa dibutuhkan keberanian dan tekad kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Presiden juga mengakui bahwa korupsi merupakan kelemahan besar yang harus segera diperbaiki demi kemajuan negara.
Setelah 100 hari pertama pemerintahannya, Prabowo juga menyampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mencapai 81 persen. Ini menunjukkan dukungan yang tinggi dari masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membangun pemerintahan yang lebih bersih dan efektif.
Prabowo menyatakan, “Saya rasa ini bukti bahwa masyarakat telah menerima pesan kami bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.”
Tindakan tegas pemerintah dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap mereka yang selama ini dianggap kebal hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi, turut memberikan dampak positif terhadap citra pemerintahan.
“Tindakan kami telah membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, mereka yang dianggap tidak tersentuh kini dimintai pertanggungjawabannya,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang telah lama terjadi, seperti penggelapan dana pemerintah, penghindaran pajak, dan pengusaha yang menikmati fasilitas pajak rendah yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Semua tindakan tersebut, menurut Prabowo, telah memberikan dampak negatif bagi rakyat.
Sebagai langkah konkret dalam upaya penghematan dan pemberantasan korupsi, Prabowo juga mengungkapkan bahwa selama 100 hari pertama pemerintahannya, ia berhasil menghemat hingga 20 miliar dolar AS dari efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.
Dana yang berhasil dihemat ini akan dialokasikan untuk berbagai proyek strategis dan berkelanjutan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
“Saya yakin jika saya tidak menghemat uang itu, dana tersebut akan hilang begitu saja. Saya menghadapi perlawanan dari birokrasi yang sudah mengakar, mereka yang merasa tak tersentuh. Namun, saya bertekad untuk bergerak maju, saya bertekad untuk menegakkan hukum,” tegas Presiden Prabowo.
Langkah-langkah tegas yang diambil oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi masalah korupsi dan mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan sejahtera.
