TBDC – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital.
Komitmen ini disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, di Kantor BKPM Jakarta pada Rabu (12/3).
“Pemerataan akses internet di seluruh Indonesia sangat penting agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Meutya dalam rilis pers yang diterima pada Kamis.
Menurut Meutya, percepatan transformasi digital menjadi prioritas utama Kementerian Komdigi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dengan memperluas akses internet di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
Saat ini, tantangan besar yang dihadapi adalah terbatasnya konektivitas di beberapa wilayah. Data menunjukkan bahwa 86 persen sekolah di Indonesia belum memiliki akses fixed broadband, 38 persen kantor desa belum terhubung ke internet, dan 75 persen puskesmas masih mengalami kendala dalam konektivitas yang memadai.
“Karena itu, kami mendorong penerapan strategi inovatif dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan inklusif, guna mempercepat pemerataan akses internet,” lanjut Meutya.
Pemerintah Indonesia, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Kementerian Komdigi memiliki tanggung jawab utama dalam mengakselerasi digitalisasi di sektor pemerintahan, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia digital.
Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 7 hingga 8 persen, sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Digital 2045, Meutya berharap bahwa inisiatif ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tersebut.
Dalam hal ini, Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang berfokus pada investasi strategis diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendukung penguatan ekosistem telekomunikasi dan digital Indonesia.
Rosan Roeslani, CEO Danantara, menekankan bahwa investasi dalam sektor digital merupakan langkah penting untuk memastikan daya saing Indonesia, terutama dalam pengembangan infrastruktur jaringan dan teknologi 5G.
“Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang berkelanjutan,” ujar Rosan.
Sebagai langkah konkret untuk mempercepat adopsi 5G, Kementerian Komdigi mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN), yang telah berhasil diterapkan di Malaysia. Model ini memungkinkan operator berbagi infrastruktur, yang dapat mempercepat ekspansi jaringan serta mengurangi biaya investasi.
Malaysia yang memulai implementasi 5G bersamaan dengan Indonesia pada 2021, kini telah mencakup 80 persen wilayah, sementara Indonesia masih tertinggal dalam penetrasi jaringan 5G.
Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN, seperti tiang listrik untuk distribusi serat optik, juga menjadi solusi strategis dalam memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih minim akses internet. Penggunaan infrastruktur PLN ini dapat menekan biaya investasi hingga 67 persen, yang pada gilirannya akan mempercepat penetrasi internet dengan cara yang lebih efisien.
“Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54 persen dibandingkan dengan 4G. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal,” ujar Meutya.
Pemerintah juga akan segera merilis pita frekuensi 2,6 GHz pada 2025, meskipun masih menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari MNC Group. Sementara itu, pita 3,5 GHz yang merupakan spektrum utama 5G global, masih digunakan untuk layanan satelit hingga 2034. Oleh karena itu, untuk memastikan transisi yang lancar dan berkelanjutan, diperlukan strategi migrasi spektrum yang terkoordinasi.
Danantara memiliki peran strategis dalam mendukung transisi ini, terutama karena tiga dari empat operator satelit nasional yang menggunakan pita 3,5 GHz, yaitu Telkom, Telkom Satelit Indonesia, dan BRI, berada di bawah portofolio Danantara.
Dengan pendekatan inovatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Unsolicited, investasi digital akan diarahkan untuk mempercepat penetrasi internet, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.
“Melalui migrasi spektrum yang terstruktur dan pemanfaatan aset BUMN secara optimal, kita dapat mewujudkan infrastruktur digital yang lebih merata dan inklusif. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045,” kata Meutya.
Pemerintah menargetkan kecepatan broadband mobile mencapai 100 Mbps pada 2029, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital Indonesia, menjadikan negara ini sebagai kekuatan ekonomi digital yang kompetitif di tingkat global.
