TBDC – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menilai kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, lebih sebagai alat negosiasi untuk memperbaiki neraca perdagangan AS yang defisit, dan bukan keputusan permanen yang akan merugikan rakyat Amerika dalam jangka panjang.
Harris mengungkapkan bahwa kebijakan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, dengan tujuan untuk menegosiasikan tarif dagang yang lebih seimbang dengan mitra-mitra dagang AS.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi kebijakan yang mengarah pada kesengsaraan rakyat AS.
“Ini akan bersifat temporer dan lebih fokus pada negosiasi untuk memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan,” kata Harris, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dengan latar belakang ini, Harris meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan penjelasan yang lebih transparan kepada publik agar tidak terjadi kepanikan berlebihan di pasar uang dan pasar modal. Dia juga mendesak agar pemerintah mengimplementasikan kebijakan perlindungan yang tepat bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak langsung oleh kebijakan tarif Trump.
“Perusahaan tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Jika tidak ada dukungan, kebijakan ini bisa berujung pada kebangkrutan dan PHK massal,” ujar Harris.
Ia mengusulkan agar instrumen fiskal digunakan untuk mengurangi dampak negatif yang bisa terjadi, seperti pengangguran massal dan kerugian ekonomi yang lebih besar.
Lebih lanjut, Harris menyarankan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dengan memetakan data yang lebih akurat terkait dampak kebijakan tarif AS tersebut.
“Penting untuk memiliki data yang jelas, bukan sekadar asumsi, agar Indonesia bisa menghadapinya dengan strategi yang lebih tepat,” ujarnya.
Ia juga mendorong pembentukan tim negosiator yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam mengenai isu tersebut, tetapi juga kemampuan untuk merumuskan strategi yang menguntungkan Indonesia. Harris bahkan menyarankan agar pihak asosiasi perusahaan yang kredibel dilibatkan dalam proses negosiasi ini.
Untuk jangka menengah dan panjang, Harris menilai diversifikasi pasar sangat penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu negara. Salah satunya adalah dengan mendorong Indonesian Trade and Promotion Centre (ITPC) untuk lebih aktif mencari peluang ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Amerika Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, serta Afrika Utara dan Barat.
“Ketergantungan Indonesia terhadap pasar AS, yang hanya 10 persen, harus dikurangi agar keberlanjutan ekspor Indonesia lebih terjamin,” tambahnya.
Harris juga mengingatkan agar tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan mengenai dampak kebijakan tarif resiprokal terhadap nilai tukar Rupiah dan pasar modal.
Meskipun tarif 32 persen yang dikenakan terhadap produk Indonesia berpotensi mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia, yang selama ini menikmati surplus 18 miliar dolar AS per tahun, Harris menyarankan untuk menunggu informasi lebih lanjut mengenai detail tarif yang diterapkan pada komoditas Indonesia yang diekspor ke AS.
Di tengah ketidakpastian ini, Harris menekankan pentingnya Indonesia untuk dapat melihat peluang yang ada, bukannya terjebak dalam kebingungannya.
“Di balik setiap goncangan, selalu ada peluang. Semoga Indonesia mampu memanfaatkannya dengan kebijakan yang tepat, bukan malah memperburuk keadaan dengan pernyataan-pernyataan kontraproduktif yang hanya demi popularitas sesaat,” ujarnya dengan tegas.
Kesimpulan
Harris Turino memberikan pandangan yang bijaksana terhadap kebijakan tarif Trump dan mengingatkan pentingnya langkah-langkah strategis yang tepat dari pemerintah untuk menghadapi dinamika ini. Ia menekankan bahwa transparansi, data akurat, dan negosiasi yang matang akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menavigasi tantangan global yang baru ini.
