TBDC – Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Sosial kepada 8.003 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Tanah Bumbu. Penyaluran bantuan senilai Rp900.000 per keluarga untuk periode Oktober hingga Desember 2025 ini dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Kantor Pos Simpang Empat serta Unit dan Komunitas Pos di Kecamatan Kusan Hulu, Teluk Kepayang, dan Kuranji, Rabu (26/11/2025).
Total anggaran BLTS Kesra yang disalurkan mencapai sekitar Rp7,2 miliar dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan dapat langsung membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal di Tanah Bumbu.
Penyaluran dilakukan sesuai jadwal resmi pemerintah pusat dengan pengawasan lintas sektor untuk memastikan bantuan diterima tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Hingga 30 November 2025, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 80 persen dan terus dilanjutkan bagi penerima manfaat yang belum sempat hadir.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Kepala Dinas Sosial Liana Hamita, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga kurang mampu.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Sosial berkomitmen memastikan setiap bantuan dari pemerintah pusat tersalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Liana Hamita.
Ia juga mengimbau masyarakat yang belum terdata namun memenuhi kriteria penerima bantuan agar segera melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan. Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan diusulkan melalui mekanisme Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Untuk menjamin inklusivitas, layanan khusus diberikan kepada penerima manfaat yang sakit atau menjalani bed rest. Bantuan diantar langsung oleh petugas bersama PT Pos Indonesia, Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Seluruh rangkaian penyaluran BLTS Kesra di Tanah Bumbu berlangsung aman dan lancar berkat koordinasi intensif antara Dinas Sosial, PT Pos Indonesia, pemerintah kecamatan, dan pendamping lapangan. Pemerintah daerah berharap program ini mampu memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.