TDBC – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kesiapan pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah dari petani dengan harga yang lebih rendah dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Presiden menegaskan bahwa petani sebagai produsen utama pangan harus sejahtera, dan harga gabah yang adil adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan mereka.
“Harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tetapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang: produsen, petani, pengusaha, dan konsumen,” ujar Presiden Prabowo dalam pengarahan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin.
Menjaga Keseimbangan dalam Ekonomi Pasar
Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan sembarangan mengikuti prinsip pasar bebas. Meskipun pasar adalah bagian penting dalam ekonomi, Prabowo menekankan bahwa negara harus memastikan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
“Prinsip pasar iya, tetapi tidak boleh seenaknya,” tambahnya. Presiden menjelaskan bahwa negara-negara lain yang berhasil mengatur ketentuan harga pangan menunjukkan bahwa Indonesia juga harus bisa memastikan petani sejahtera sambil mewujudkan swasembada pangan.
Program Swasembada Pangan: Kemajuan yang Positif
Kehadiran Presiden Prabowo di Kantor Kementerian Pertanian merupakan kunjungan mendadak untuk mendengarkan langsung laporan pelaksanaan program swasembada pangan yang dilaporkan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Dalam laporannya, Menteri Amran menyampaikan bahwa produksi padi Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam tiga bulan terakhir, dengan angka kenaikan tertinggi dibandingkan dengan periode tiga tahun sebelumnya.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa masalah pangan merupakan isu vital bagi kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa.
“Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman. Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta Merah Putih, dengan patriotisme yang tinggi setia kepada tujuan ini,” ujar Presiden, menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mengamankan ketahanan pangan.
Teguran Keras kepada Pengusaha yang Tidak Patuhi Kebijakan
Dalam pengarahan yang berlangsung, Presiden juga memberikan teguran keras kepada pengusaha-pengusaha penggilingan padi yang tidak siap tunduk pada kebijakan pemerintah.
“Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival,” tegas Presiden, menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan di Indonesia.
Pengarahan untuk Semua Pihak Terkait
Sesi pengarahan Presiden Prabowo di Kantor Kementerian Pertanian dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Gizi Nasional Prof. Dadan Hindayana, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, serta kepala dinas pertanian dari seluruh provinsi dan kabupaten se-Indonesia.
Sesi ini juga disiarkan melalui video conference (vicon), memastikan bahwa pesan dan arahan Presiden sampai kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pertanian dan pangan.
Dengan kebijakan ini, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sektor pangan Indonesia, dengan memberi perhatian khusus pada kesejahteraan petani, kestabilan harga, dan kemandirian pangan nasional.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dalam ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya para petani.
