TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) pada Selasa (4/2/2025) menggelar pelatihan untuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Tanah Bumbu, Eka Saprudin, yang mewakili Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Eka Saprudin, Bupati Tanah Bumbu menegaskan pentingnya penyusunan LPPD dan LKPJ sebagai kewajiban konstitusional yang harus dilakukan dengan cermat, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Bupati Zairullah Azhar mengingatkan bahwa laporan ini memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan DPRD, tetapi juga sebagai refleksi terhadap kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Laporan sebagai Cermin Kinerja Daerah
Eka Saprudin mengungkapkan bahwa tujuan utama dari penyusunan LPPD dan LKPJ adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek.
Menurutnya, penyusunan laporan yang berkualitas tidak hanya mendukung proses transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menjadi alat evaluasi yang esensial dalam perbaikan berkelanjutan.
“Laporan ini sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Lebih dari itu, laporan ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi kita dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah di masa yang akan datang,” ujar Eka.
Melalui pelatihan ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata cara penyusunan laporan yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, serta menghasilkan laporan yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
LPPD dan LKPJ: Pilar Akuntabilitas Pemerintahan
Sebagai informasi, LPPD adalah laporan yang mencakup hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah, yang mencakup capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
Pengukuran kinerja dalam LPPD menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. LPPD tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu, LKPJ adalah laporan yang disusun oleh kepala daerah pada akhir tahun anggaran dan disampaikan kepada DPRD.
Laporan ini mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan dari pemerintah pusat.
LKPJ menjadi penting sebagai bentuk akuntabilitas tahunan pemerintah daerah kepada legislatif dan masyarakat.
Komitmen Pemkab Tanah Bumbu untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Pemerintahan
Melalui pelatihan ini, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas laporan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para peserta, yang terdiri dari berbagai perwakilan perangkat daerah, dapat lebih memahami cara penyusunan laporan yang benar dan efektif, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan di tingkat daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa laporan yang disusun oleh perangkat daerah benar-benar mencerminkan hasil kerja yang telah dilakukan, serta mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, kami berharap ke depan pemerintahan di Tanah Bumbu akan semakin lebih profesional dan terukur,” ujar Eka.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemkab Tanah Bumbu berkomitmen untuk terus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, agar dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Tanah Bumbu.
