TDBC – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan menghadapi tindakan tegas dari aparat TNI dan Polri jika terus mengancam sekolah-sekolah di Papua yang menerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hasan menegaskan bahwa pelaksanaan MBG yang telah diluncurkan untuk meningkatkan gizi anak-anak di sekolah seluruh Indonesia, termasuk di Papua, tidak akan terganggu meskipun ada ancaman dari kelompok-kelompok tertentu. Program ini, lanjut Hasan, bersifat universal dan diperuntukkan bagi seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali.
“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka (OPM) akan berhadapan dengan TNI/Polri,” ujar Hasan melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas penolakan terhadap program MBG yang disuarakan oleh aliansi pelajar di Papua, yang dikaitkan dengan potensi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Meskipun dihadapkan dengan tantangan seperti ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik demi kepentingan kemanusiaan.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin juga menambahkan bahwa pemerintah tidak akan terpengaruh oleh isu politik yang coba diciptakan seputar pelaksanaan MBG di Papua. Menurutnya, program tersebut adalah bagian dari tugas kemanusiaan yang harus dijalankan, terlepas dari segala bentuk ancaman.
“Saya tidak peduli dengan isu politik yang coba digulirkan. Program ini adalah tugas kemanusiaan yang harus dilaksanakan demi kesejahteraan anak-anak di Papua,” ucap Sjafrie.
Untuk menghadapi situasi yang belum kondusif di Papua, Sjafrie menyatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan personel TNI Angkatan Darat (AD) untuk mendukung pelaksanaan program MBG melalui unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Karena situasi di sana (Papua) belum kondusif, kami perlu menerjunkan satuan tugas teritorial dari TNI Angkatan Darat agar dapur-dapur yang menyuplai kebutuhan gizi tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program MBG, dan akan terus mendengarkan masukan dari masyarakat, termasuk terkait kasus-kasus yang terjadi di Papua.
“Program ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan. Masukan dari masyarakat, terutama mengenai kasus-kasus yang terjadi di Papua, akan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitasnya,” ungkap Abdul Mu’ti.
Pemerintah memastikan bahwa meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, terutama dari kelompok yang menentang, program MBG tetap menjadi prioritas demi memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di seluruh Indonesia, termasuk Papua. Melalui upaya ini, diharapkan anak-anak di Papua mendapatkan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi, yang pada akhirnya mendukung kesehatan dan pendidikan mereka.
