TBDC – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap realisasi belanja dan pendapatan pemerintah daerah (pemda) dengan meminta jajaran kementeriannya untuk mengecek pencapaian tersebut setiap bulan.
Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang dilaksanakan secara daring dan disaksikan di Jakarta, Rabu (13/3).
“Saya minta kepada Dirjen (Direktur Jenderal) Keuangan Daerah, Agus Fatoni, dan Dirjen Bangda (Bina Pengembangan Daerah), Restuardy Daud, kalau bisa, cek setiap bulan,” ujar Tito dalam kesempatan tersebut.
Tujuan utama dari permintaan ini adalah agar Kementerian Dalam Negeri dapat memantau daerah-daerah yang lambat dalam merealisasikan belanja atau meningkatkan pendapatan mereka, serta untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian secara khusus meminta pemerintah daerah untuk konsisten dalam melakukan belanja setiap bulan, bukan hanya berfokus pada tiga bulan terakhir dalam satu tahun anggaran, yaitu Oktober hingga Desember.
“Kalau menggunakan metode itu, uang yang beredar di tengah masyarakat akan kurang pada sembilan bulan pertama. Padahal, belanja pemerintah adalah salah satu faktor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat dan mendorong aktivitas sektor swasta,” jelas Tito.
Menurutnya, bila aliran uang yang beredar di tengah masyarakat berkurang, dampaknya bisa terasa pada penurunan konsumsi rumah tangga. Hal ini tentunya akan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Tito menegaskan pentingnya pemda untuk merencanakan dan memastikan bahwa belanja daerah bisa terdistribusi merata sepanjang tahun.
“Karena itu, saya meminta rekan-rekan di daerah untuk menargetkan seberapa banyak anggaran yang akan dibelanjakan setiap triwulannya. Saya menyarankan skema pembelanjaan 20-20-30-30 per triwulan. Jangan sampai hanya 5-10 persen di triwulan pertama, 5 persen di triwulan kedua, kemudian 10 persen di triwulan ketiga, dan baru digenjot di akhir tahun,” tegas Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri memberikan apresiasi kepada beberapa pemda yang telah menunjukkan kinerja baik dalam realisasi belanja dan pendapatan. Ia memberikan pujian kepada Pemerintah Provinsi Banten yang telah mencatatkan realisasi belanja sebesar 10,74 persen per 7 Maret 2025.
Selain itu, ia juga mengapresiasi Bali yang telah mencapai realisasi pendapatan sebesar 16,23 persen pada tanggal yang sama. Kedua provinsi tersebut dianggap sebagai contoh baik dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat waktu.
Tito menutup pernyataannya dengan harapan agar semua pemda dapat belajar dari provinsi-provinsi yang sudah menunjukkan kinerja baik, serta berkomitmen untuk mempercepat realisasi belanja dan pendapatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
