TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Agenda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Selasa (17/6/2025).
Bupati Tanah Bumbu, dr. H. M. Andi Rudi Latif, melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota legislatif, khususnya pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD, atas kritik, saran, dan masukan konstruktif yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya.
“Masukan dari DPRD menjadi bahan penting dalam upaya kami memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Eryanto saat membacakan sambutan Bupati.
Dalam penjelasannya, Eryanto menegaskan bahwa Pemkab Tanah Bumbu berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan daerah. Pengawasan ini bertujuan menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan, belanja daerah telah diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, sistem evaluasi kinerja anggaran kini berbasis pada pendekatan berlapis, mulai dari output hingga outcome, guna memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.
“Seluruh kebijakan fiskal yang kami ambil tetap mengedepankan prinsip pemerataan pembangunan dan keberlanjutan, sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat Tanah Bumbu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eryanto menyampaikan bahwa langkah-langkah pembenahan birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan akan terus digalakkan. Upaya ini menjadi bagian integral dari visi jangka menengah Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2030, yakni BerAKSI—akronim dari Bersih, Aman, Kreatif, Sejahtera, dan Inklusif—dalam rangka mewujudkan Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, jajaran Forkopimda, kepala SKPD, dan perwakilan lembaga vertikal lainnya.
Dengan disampaikannya jawaban eksekutif atas pandangan fraksi, maka tahapan selanjutnya akan memasuki pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menyempurnakan Raperda LPj APBD 2024 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
