TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendorong pemerataan infrastruktur sebagai bagian dari prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, mewakili Bupati Andi Rudi Latif, dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Rabu (16/7/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD H. Hasanuddin dan Wakil Ketua II Syabani Rasul.

Penegasan itu merupakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya disampaikan oleh juru bicaranya, H. Fathur Rokhman. Dalam pandangan fraksi, PKB menyoroti tiga tantangan utama yang perlu diatasi, yakni tingginya angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi (gini rasio), serta ketidakmerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah.

“Persoalan tersebut tentu menjadi konsentrasi penting dalam RPJMD karena berkaitan langsung dengan arah pembangunan dan visi misi bupati lima tahun ke depan,” ujar Fathur Rokhman.

Menanggapi hal itu, Eryanto Rais menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menyusun sejumlah strategi prioritas. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor UMKM, pengembangan kawasan transmigrasi terintegrasi, serta mendorong ekonomi kreatif berbasis pariwisata. Pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Di sektor infrastruktur, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, perluasan akses telekomunikasi, penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan lingkungan permukiman. Selain itu, investasi di bidang energi terbarukan, pengembangan teknologi irigasi modern, serta peningkatan layanan air minum