TBDC – DPR RI resmi menyetujui sepuluh nama calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung (MA) hasil seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI. Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya paripurna dan menanyakan persetujuan anggota dewan terkait laporan Komisi III DPR RI. “Apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 dapat disetujui?” tanya Puan, yang langsung dijawab “setuju” oleh mayoritas anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, menjelaskan bahwa awalnya ada 13 calon hakim yang mengikuti seleksi, namun hanya 10 yang dinyatakan lolos. Ia menegaskan, proses seleksi dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena peran hakim dianggap sangat penting dalam menjaga marwah peradilan.
“Kami berikhtiar semaksimal mungkin memilih calon hakim yang diyakini mampu menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, etika, dan moral, serta tak tercela dalam kariernya,” ujar Dede.

Berikut daftar nama calon hakim yang disetujui DPR RI:

1. Suradi – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI, menjadi Hakim Agung Kamar Pidana
2. Ennid Hasanuddin – Hakim Tinggi MA RI, menjadi Hakim Agung Kamar Perdata
3. Heru Pramono – Hakim Tinggi MA RI, menjadi Hakim Agung Kamar Perdata
4. Lailatul Arofah – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI, menjadi Hakim Agung Kamar Agama
5. Muhayah – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, menjadi Hakim Agung Kamar Agama
6. Hari Sugiharto – Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN, menjadi Hakim Agung Kamar TUN
7. Budi Nugroho – Hakim Pengadilan Pajak, menjadi Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak
8. Diana Malemita Ginting – Auditor Utama Itjen Kementerian Keuangan, menjadi Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak
9. Agustinus Purnomo Hadi – Hakim Ad Hoc Tipikor MA RI, menjadi Hakim Agung Kamar Militer
10. Moh. Puguh Haryogi – Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, menjadi Hakim Ad Hoc HAM MA

Dengan persetujuan ini, sepuluh calon hakim tersebut resmi akan mengisi jabatan di berbagai kamar peradilan Mahkamah Agung, termasuk posisi strategis di bidang HAM dan perpajakan.