TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya dalam mempercepat digitalisasi transaksi daerah melalui partisipasi dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar pada Rabu (15/4/2026) dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung implementasi program TP2DD secara berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan.
HLM TP2DD merupakan forum strategis yang bertujuan memperkuat implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah, khususnya dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan efisiensi belanja daerah. Pada tahun ini, forum mengangkat tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah melalui Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan”.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota TP2DD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Selain itu, hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta pimpinan Bank Kalsel.
Dalam forum tersebut, dibahas pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menghadirkan layanan digital yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses masyarakat. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui keterlibatan aktif seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, percepatan digitalisasi diharapkan dapat berjalan optimal. Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien.