TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mulai menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029 sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah berbasis data kependudukan. Penyusunan dokumen tersebut dibahas dalam kegiatan ekspose PJPK yang digelar di Aula DP3AP2KB Tanah Bumbu, Batulicin, Senin (11/5/2026).

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala DP3AP2KB Tanah Bumbu, Erli Yuli Susanti, menegaskan bahwa PJPK menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan dinamika kependudukan yang terus berkembang.

Menurutnya, pembangunan yang efektif harus didukung perencanaan berbasis data agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “PJPK ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data kependudukan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan peta jalan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu.

Erli juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan kependudukan. Sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat implementasi program pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ekspose tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam forum itu, turut hadir Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof. Dr. Suratno, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Prof. Suratno menjelaskan berbagai aspek strategis pembangunan kependudukan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian jumlah penduduk, hingga sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Ia menilai persoalan kependudukan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar pembangunan berjalan optimal.

Melalui penyusunan PJPK 2025–2029 ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap arah pembangunan daerah ke depan semakin terintegrasi, adaptif, dan mampu meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.