TBDC – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tenaga pendidik guna menjaga kualitas layanan pendidikan di daerah. Kekurangan guru akibat pensiun yang terjadi setiap tahun menjadi perhatian utama dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Tanah Bumbu bersama Dinas Pendidikan, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Tanah Bumbu, Senin (19/1/2026).

Rapat kerja tersebut membahas Program Kerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 sekaligus menjadi forum koordinasi strategis antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan pendidikan, khususnya menghadapi keterbatasan jumlah guru di berbagai jenjang satuan pendidikan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Teguh Dwi Fendi, mengungkapkan bahwa setiap tahun pemerintah daerah harus menghadapi pengurangan tenaga pendidik karena memasuki masa pensiun. Sementara itu, proses pengadaan guru melalui jalur Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan memerlukan waktu yang relatif panjang.

Menurut Teguh, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah antisipatif agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Meski dihadapkan pada keterbatasan kewenangan dalam rekrutmen, Dinas Pendidikan terus berupaya mengoptimalkan distribusi guru yang tersedia serta menyusun perencanaan kebijakan secara bertahap dan terukur.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H. Bobi Rahman, dan dihadiri anggota DPRD serta jajaran Dinas Pendidikan, termasuk kepala bidang PAUD, SD, dan SMP. Dalam forum tersebut, Dinas Pendidikan juga memaparkan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah.

Beberapa persoalan infrastruktur turut dibahas, di antaranya keterbatasan fasilitas belajar di SDN Pondok Butun yang telah ditindaklanjuti, serta pembangunan kembali gedung SDN Wonorejo yang sebelumnya mengalami kebakaran dan kini telah direalisasikan.

Selain itu, Dinas Pendidikan memaparkan rencana pembangunan sekolah baru serta program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap sinergi yang kuat dengan DPRD dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga tantangan kekurangan tenaga pendidik dapat diatasi secara berkelanjutan demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Tanah Bumbu.