TBDC – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, resmi melantik 23 pejabat di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu, Senin (16/3/2026), di Kantor Bupati, Batulicin. Pelantikan ini mencakup 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 9 Pejabat Administrator, dan 13 Pejabat Pengawas, sebagai bagian dari penataan organisasi dan peningkatan kinerja aparatur.

Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah negara sekaligus bentuk kepercayaan yang wajib dijaga dengan integritas, loyalitas, dan tanggung jawab tinggi. “Setiap program kerja perangkat daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menghindari program tanpa arah yang jelas. Program pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta tepat sasaran,” ujar Bupati.

Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya etika birokrasi dan nilai kejujuran bagi seluruh pejabat. Pimpinan Tinggi Pratama diharapkan menunjukkan kepemimpinan visioner, kolaboratif, dan mampu memotivasi seluruh jajaran dalam mencapai target pembangunan. Sementara Pejabat Administrator dan Pengawas dituntut menjadi penggerak organisasi, teladan disiplin, serta meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Briyan Ajisoko, S.T., M.Sos., yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penunjukan ini diharapkan mampu memperkuat layanan publik, terutama dalam mempercepat proses perizinan dan investasi di daerah, sejalan dengan upaya Pemkab Tanah Bumbu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pelantikan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah, memastikan setiap program berjalan sesuai RPJMD, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan kepemimpinan baru, Bupati berharap pejabat yang dilantik dapat bekerja lebih efektif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Andi Rudi Latif menambahkan, pejabat yang baru dilantik harus mampu menjaga reputasi birokrasi daerah, berkomitmen pada transparansi, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap langkah dan kebijakan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat langsung serta mendorong kemajuan Tanah Bumbu secara berkelanjutan.